Turbulensi politik pasca Reshuffle kabinet

SUHARTO, M. Si.

(Dosen Tetap Ilmu Komunikasi IAIN Palu – Sulawesi Tengah)

Pemerintahan Jokowi - JK kembali melempar signal akan terjadinya dinamika baru pada kabinet kerja yang dipimpinnya, yaitu kemungkinan akan terciptanya penyegaran kabinet Jilid II atau lebih populer dengan istilah Reshuffle Kabinet II. Rumor yang ditengarai berhembus dalam Istana Negara tersebut, sedikitnya dua konten komunikasi yang menjadi pesan penting bagi masyarakat secara nasional, dan sekaligus merupakan warning bagi anggota kabinet berjalan.

Pasalnya, kedua pesan komunikasi dimaksud adalah pertama bahwa reshuffle kabinet jilid II, memungkinkan akan terjadi rotasi besar-besaran yang hampir separuh anggota kabinet dan atau akan terkena “pergantian pemain”. Ibarat dalam pertandingan sepak bola, masih mending kalau terkena rotasi bukan pergantian, karena masih tetap dalam lapangan (kabinet), hanya bertukar posisi dengan yang lain atau mengisi posisi yang akan terkena pergantian. Yang disayangkan jika terkena pergantian bukan rotasi, berarti aka nada orang baru yang akan menempati posisinya. Kedua bahwa untuk mengisi pos-pos menteri yang terkena penyegaran (kemungkinan) akan diisi oleh kader-kader partai politik non KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang merupakan partai pengusung utama pasangan Jokowi – JK pada perhelatan pemilu presiden 2014 silam, tetapi adalah partai politik yang notabene datang dari Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi yang mengusung rival Jokowi-JK yakni Prabowo – Hatta. Lagi-lagi ibarat sebuah kompetisi sepak bola, maka pada putaran kedua atau laga pasca paruh musim, kabinet Jokowi – JK andaikan sebuah klub sepak bola, maka pada laga-laga berikutnya, Pasukan Jokowi – JK tersebut dapat dipastikan akan diisi oleh “pemain-pemain debutan” yang baru bergabung dalam barisan Kabinet Kerja. Meskipun, rencana pemain teranyar yang akan bergabung tersebut merupakan pemain-pemain dengan skil yang tidak diragukan lagi dan bahkan selalu menjadi “ starting eleven” di klub asalnya tetapi dapat dipastikan pula bahwa status mereka hanya merupakan pemain pinjaman yang direkomendasikan oleh partainya untuk diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Negara.

Sunnah Muaqqad

Asumsi – Asumsi publik pun mulai berhasutan di media- media sosial dan dan juga media massa dalam menanggapi, mempertanyakan dan menyimpulkan kebijakan presiden kelak dalam rangka bongkar pasang pembantunya. Secara umum, dalam setiap rezim pemerintahan yang sedang berjalan, maka menu Resuffle kabinet menjadi menu tambahan yang hukumnnya “ sunnah muakkad ” (yaitu sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, dengan asumsi bahwa jika dilakukan akan berpahala dan atau akan menjadi maslahat bagi orang banyak, tetapi sebenarnya jika tidak dilakukan juga tidak menjadi dosa hanya ditakutkan akan menjadi bencana atau berdampak negative bagi kebanyakan orang).

Sebab kebijakan Reshuffle tersebut bertujuan untuk memenuhi kehendak nawacita sang presiden menjalankan strategi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Kendati menjadi hak prerogatifnya, tetapi tentu, langkah Resuffle tetap berjalan sebagai bagian dari hasil evaluasi berkala presiden atas kinerja pembantunya dalam menyelenggarkan tata kelola pemerintahan dan pencapaian tujuan nasional dimaksud. Terlepas dari sebuah tradisi pemerintahan, bahwa yang namanya reshuffle acapkali terjadi dalam sebuah rezim yang sedang berkuasa dan bahkan menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di ranah politik pemerintahan, tetapi untuk “kabar burung” pergantian beberapa punggawa pemerintahan yang dinilai tidak memuaskan harapan presiden tetap menjadi seksi dan sedikit merangsang publik untuk bersuara seputaran Resuffle tersebut.

Bahwa isu Resuffle kabinet Jilid II dalam kabinet kerja Jokowo – JK menjadi layak untuk disimak dan tentu menjadi seksi untuk didiskusikan lantaran nama-nama yang beredar dimedia sosial terdapat Tiga Nama Baru yang bakal mengisi kursi kabinet yaitu DR. Idrus Marham, DR. Syahrul YL dan Yorris Raweayi (meskipun belakangan beredar lagi nama dari golkar yakni MS Hidayat dan Cicip Syarif Sutarjo serta Idrus Marham). Ketiga nama tersebut terang dikenal public bahwa mereka- mereka adalah kader- kader terbaik dari partai politik yang tidak masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi- JK saat pilpres, yakni partai Golkar. Sebaliknya partai Golkar tersebut menjadi pengusung pasangan Prabowo- Hatta dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP), dan bahkan menjadi PG adalah komandan pengendali Tim KMP.

Drama Partai Golkar!

Jika isu diatas benar bahwa Golkar akan dijatah Tiga pos dikabinet, maka itu akan menjadi penguatan eksistensi partai Orde Baru tersebut sebagai partai mapan dan sutradara politik piawai membuat drama- drama politik yang senantiasa layak dijadikan sebagai referensi politik, bahkan itu akan semakin meneguhkam partai Golkar sebagai partai yang selalu berhasil mendiagnosa kelemahan- kelemahan lawan dan selalu berhasil mengatur strategi komunikasi politik yang akan menjadikan kopetitor politiknya terhipnotis dan mengamini hasrat politiknya. Intinya partai Golkar itu HEBAT.

Turbulensi Pemerintahan!

Secara philosofis, bahwa mengakomodir lawan politik untuk bergabung dalam kabinet adalah sebuah kehendak demokrasi untuk menjadi jalan pendewasaan berdemokrasi Nasional tentang apa, bagaimana dan untuk apa Jokowi- JK memberikan kepercayaan kepada Golkar semata untuk kepentingan bangsa jika dilihat dari aspek pengalaman partai Golkar mengelola pemerintahan.

Namun terlepas dari itu maka sesungguhnya sikap “negarawan” Jokowi- JK kali ini memang patut di apresiasi secara positif, hanya saja diantara sekian banyak yang optomis roda pemerintahan akan berjalan stabil pasca Resuffle, tetapi Saya salah satu yang termasuk fesimis bahwa itu akan trjadi.

Dalam pandangan berbeda, saya melihat bahwa justru itu akan menjadi malah petaka bagi masa depan pemerintahan yang ada, dan cepat atau lambat kabinet Jokowi- JK akan mengalami turbelensi politik, dimana actor- actor teranyar mereka (kader Golkar) akan melakukan acting- acting politik diluar skrip nawacita Jokowi- JK dan akan menjadi ironis jika maneuver- maneuver pengendali kementrian itu akan kerap melakukan Bypass kebijakan yang memungkinkan bersebrangan dengan kebijakan presiden.

Asumsinya sederhana saja, bahawa kelak akan terjadi turbelensi kabinet itu disebabkan karena keterlibatan Golkar yang notabene dapat diibaratkan sebagai dokter ahli pemerintahan yang sangat memahami penyakit pemerintahan. Penyebab dan penawarnyapun Golkar sangat ahli untuk itu. Sehingga dalam perjalanannya dipastikan Golkar akan melakukan tindakan pengobatan, perawatan yang sesuai dengan ilmu pemerintahan dan pengalamannya menghadapi dinamika pemerintahan yang bakal jadi mengabaikan arahan presidennya.

Tindakan “penyelamatan” ala Golkar ini bukan tanpa resiko, bahkan strategi yang diterapkan Golkar akan membuat scenario presiden akan mandeg dan amburadur. Seterusnya, maka yang akan terjadi adalah tradisi kabinet gaduh akan tercipta lagi,dan kabinet kembali dievaluai, akhirnya hingga akhir periode presiden akan disibukkan hanya untuk menetralisir dinamika pemerintahan, terbuang waktunya untuk menetralisir dinamika kebangsaan, dan tentunya efek dominonya atas citra kabinet dan citra Jokowi akan memudar diujung pemerintahannya, dan akan menjadi kendalaserius jika ingin kembali untuk kedua kalinya.

Menimbang WANTIMPRES!

Sejatinya, presiden Jokowi tidak perlu memasukkan dalam barisan kabinetnya kader- kader Golkar dan atau partai lainnya dari Non KIH, tetapi yang utama sebaiknya Jokowi memberikan peran Golkar sebagai pengagregasi kebijakan presiden, mungkin Golkar cukup Dewan Pertimbangan Presiden alias Wantimpres saja, dengan asumsi bahwa Jokowi penting untuk berguru pada Golkar dan memberikan peran Golkar sebagai bagian dari timbalan politik Golkar yang ingin terus berada dalam pemerintahan.

Menimbang wantimpres bagi partai golkar adalah suatu yang amat penting dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum benar-benar memutuskan untuk memposisikan partai beringin tersebut sebagai pelengkap kekuasaannya. Yang pasti bahwa memberikan wantimpres kepada kader-kader (senior) terbaik golkar seperti Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Theo L Sambuaga dan lainnya berarti presiden Jokowi beserta Wapres Jusuf Kalla telah meminimalisir akan terjadinya guncangan atau turbulensi dahsyat dalam perjalanan sisa waktu pemerintahannya.[] wallahu a’lam bissawwab.

Makassar, 19 Juli 2016

Penulis

Alamat Rumah:

1. Jl. Maccini Pasar Malam III/7 Makassar – Sulawesi Selatan

2. Perumahan Dosen Untad Blok C6/6 Palu – Sulawesi Tengah

Alamat Kantor

Jl. Diponegoro No. 23 Kota Palu

HP. 081245273777 - 081216555573

Bank BCA

No. Rek. 0251 581 737

an. SUHARTO